Darurat Sepakbola Indonesia — Pemerintah Harus ‘Ambil Alih’ PSSI

Berikut adalah pernyataan dari “Save Our Soccer” berkaitan dengan situasi persepakbolaan Nasional yang diberitakan dalam suporter.info.

Sepakbola Indonesia diwarnai sandiwara-sandiwara akhir-akhir ini. Sutradaranya tidak lain adalah oknum pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI dengan rekayasanya. Mulai dari aroma tidak sedap adanya dugaan partai final AFF yang ‘dijual” ke bandar judi, pengelolaan hasil tiket piala AFF dan anggaran dari APBN yang belum jelas pertanggungjawabannya, politisasi dalam sepakbola, kongres awal tahun PSSI yang tertutup dan tidak transparan hingga puncaknya adalah rekayasa dalam pemilihan calon ketua umum PSSI.

Rangkaian ini serentak memberi kekhawatiran terhadap masa depan sepakbola sehingga supporter dan masyarakat pecinta sepakbola dari seluruh Indonesia bergerak bersama berdemontrasi menuntut Revolusi PSSI. Gerakan ini menyepakati dua hal, PERUBAHAN dan LAWAN !

Hingga akhirnya komisi banding meganulir semua keputusan dalam proses seleksi ketua umum PSSI. Mulai dari tim seleksi dan tim verifikasi serta menolak banding 2 calon yang tidak lolos bahkan menggugurkan 2 calon lainya yang lolos ditingkat awal. Hingga pemilihan ulang akan dilaksanakan seiring dengan berakhirnya kepengurusan PSSI bulan april 2011 nanti. Artinya proses pemilihan ketua umum harus diulang dan masadepan PSSI harus diselamatkan.

Pihak yang seharusnya bergerak cepat menyelamatkan sepakbola Indonesia tidak lain adalah pemerintah. Berikut 7 (tujuh) alasan kenapa pemerintah harus ambil alih PSSI untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia:

  1. PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat sehingga dalam proses kegiatanya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang. Posisi tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI.
  2. PSSI telah gagal dalam membangun sepakbola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepakbola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepakbola Indonesia juga tidak lepas dari praktek suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepakbola yang fair play.
  3. Adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable. Selain itu juga Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD di Samarinda.
  4. PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepakbola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat piala AFF berlangsung.
  5. PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah. Diantaranya rencana mendeportasi pemain, pelatih dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia. Hal ini melangkahi fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi dan diduga juga melanggar HAM.
  6. PSSI tidak demokratis dan cenderung Oligharki. Hal ini terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim NH selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepakbola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.
  7. PSSI merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa statut FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan NH dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Diantaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepakbola Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka kami masyarakat pecinta sepakbola yang tergabung dalam Save Our Soccer menyatakan sikap bahwa :

  1. Pemerintah (Kemenpora) harus ambil alih PSSI dari tangan-tangan yang menginginkan status quo (rezim NH). Langkah ini harus dilakukan dengan cara:
    • Segera membentuk tim seleksi Independent untuk pemilihan ketua umum PSSI seiring dengan berakhrinya kepengurusan PSSI.
    • Menggelar kongres PSSI secara transparan dan akuntabel.
  2. Dalam kondisi khusus, pemerintah dapat melakukan “pembekuan” terhadap PSSI hingga kepengurusan pada periode ini berakhir termasuk tidak memberikan izin pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI dibawah NH dan Kongres PSSI yang direkayasa hanya untuk melanggengkan sastus quo.
  3. Pemerintah jangan takut terhadap ancaman sanksi FIFA, dalam rangka upaya penyelamatan terhadap sepak bola Indonesia dan PSSI. Sanksi dari FIFA justru menjadi fase untuk memperbaiki kepengurusan PSSI, pembinaan usia muda dan kompetisi ditingkat nasional. Mundur selangkah untuk Maju seribu langkah.

Tuntutan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan dan sekaligus membangun sepakbola Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 27 Februari 2011

SAVE OUR SOCCER

Rieko SP

Aku hanya seorang suporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.